Categories
Uncategorized

Penguasaan Beribadah di Rumah Ibadah Dalam Kacamata Konstitusi, Tata dan Hak Azasi Manusia (HAM) di Tengah Wabah Virus Corona (Covid-19)

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) ialah makhluk hidup dengan skala yang sungguh-sungguh kecil dan tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Padahal virus ini berukuran sungguh-sungguh kecil dengan ukuran berdiameter 125 Nanometer, yang ditemukan oleh dua orang peneliti asal Amerika Serikat yaitu Anthony R. Fehr dan Stanley Perlman yang di publish dalam situs Pusat Info Bioteknologi Nasional Amerika Serikat (AS).Akan melainkan hal hal yang demikian tidak bisa diangap remeh-temeh, virus hal yang demikian seperti slot gacor hari ini ancaman non-manusia yang mengancam setiap-setiap kedaulatan negara di segala dunia. Bukan hanya berpengaruh pada kematian (sebagai dampak paling parah) akan melainkan sungguh-sungguh besar berpengaruh pada keguncangan terhadap konstelasi politik, sosial- ekonomi, tradisi pun agama. Kegiatan keagamaan secara khusus di Indonesia sendiri mengalami kejadian pahit yang semestinya diterima dengan lapang dada dan sabar karena mungkin sebagian atau segala masyarakat merasakan atau dirasa tidak nyaman pun tidak terbiasa dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran virus corona.

Dikutip dari KOMPASTV tertanggal 15 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menyajikan dan himbauan secara pers (Konferensi Pers) agar masyarakat Indonesia mengurangi kesibukan di luar rumah, agar terhindar dari virus corona. Pemerintah menghimbau, agar berjenis-variasi aktivitas dapat dilakukan dari dalam rumah. Dengan situasi ini, saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan dari pemerintah atau umara’ akan berjalan secara ideal target seandainya dihimbau juga oleh organisasi ulama’ ataupun tokoh ulama’. Berbarengan dengan itu, dikutit dari REPUBLIKA.CO.ID tertanggal 15 Maret 2020. Majelis Ulama Indonesia (MUI) via komisi fatwanya menghimbau kepada masyarakat di wilayah yang terdapat kasus infeksi virus corona untuk tidak secara khusus dahulu melakukan sholat berjamaah untuk smenetara waktu. Sholat itu dilakukan dari rumah masing-masing. Malahan juga ada himbauan untuk mengganti sholat jumat dengan sholat dzuhur dirumah masing-masing.

Pakar tafsir Al-Qur’an, Prof. Quraish Shihab berpendapat atas fatwa MUI untuk mengganti sholat jumat dengan sholat dzuhur dirumah dikarenakan penyebaran virus corona ini sungguh-sungguh gampang tertular dan menular pada orang atau sekelompok orang lain, dikutip dari Detiknews.com tertanggal 19 Maret 2020. Prof. Quraish Shihab memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwasanya, agama islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan terhindarkan dengan islam, atau diupayakan menghindarinya. Lalu beliau menambahkan dengan sebuah kalimat hadits Nabi yang, jikalau mereka yang punya bau tak enak saja dilarang mendekati masjid, apalagi yang mendatangkan mudharat bagi kesehatan. Itulah pandangan agama. Kemudian Prof. Quraish mengingatkan, agama islam sebenarnya hadir dengan 5 (Lima) tujuan. Yakni; 1. Untuk memelihara agama itu sendiri, 2. Jiwa, 3. Harta, 4. Benda dan, 5. Keturunan. Semua yang mendampingi pada pemeliharaan hal hal yang demikian ialah saran pun kewajiban. Sebaliknya, segala yang menghambat dan melalaikan tujuan hal yang demikian maka dilarang dalam agama dengan berjenis-variasi tingkat larangan.

Atas dasar hal yang demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 14 tahun 2020 seputar Penyelenggaraan Ibadah Dalam Keadaan Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa hal yang demikian didukung oleh berjenis-variasi organisasi keagamaan di Indonesia seperti, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang ialah organisasi katolik dengan beranggotakan para uskup di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indoesi. Semuanya mensupport fatwa MUI dan meniru jejaknya untuk menghimbau para jamaatnya agar beribadah dari rumah masing-masing dan membangun solidaritas bersama. Himbauan hal yang demikian berlaku umum bagi setiap-setiap jemaat atau muslim yang berada dalam wilayah epicentrum.

Dalam perspektif undang-undang atas keberadaan kebijakan pemerintah dalam mengontrol kesibukan keagamaan ialah kebijakan yang inkonstitusional seandainya tidak berlandaskan dengan undang-undang. Konstitusi indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyuarakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara undang-undang”. Konsekuensi yuridis dari bunyi konstitusi hal yang demikian ialah segala tindak tanduk pemerintah slot888 dan setiap-setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah haruslah berdasarkan undang-undang yang ada. Dalam penyelenggaraan agama dan penjaminan terhadapnya, konstitusi indonesia dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 menyuarakan bahwasanya “(ayat 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Dicontoh Maha Esa” dan “(ayat 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap-setiap-setiap-setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

Negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengartikan bahwa negara Indonesia ialah negara yang setiap-setiap kebijakannya berdasarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, oleh karenanya prinsip yang dibangun dalam kontruksi konstitusi ini yaitu Pasal 29 UUD NRI 1945 merupakan pengakuan atas kebebasan beragama. Maka dengan ayat yang beikutnya, bahwasanya negara memberikan jaminan dan perlindungan atas setiap-setiap warga negaranya dalam memeluk dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Malahan negara memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi setiap-setiap warga negaranya untuk memilih dan meyakini setiap-setiap agama dan kepercayaan yang dia yakini ataupu dipercayai. Malahan negara tidak boleh mengontrol gerak gerik setiap-setiap warga negaranya dalam hal melakukan peribadatan sesuai denganagama atau kepercayaannya agar tidak memunculkan benih-benih dan tunas- tunas konflik yang akan terjadi.

Dikarenakan kebebasan dalam beragama ialah Hak Azasi Manusia yang semestinya dilindungi dan dihormati oleh negara, sesuai dengan pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 seputar Hak Azasi Manusia yang menyuarakan bahwa: “(1) Kuasa orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap-setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam perspektif Hak Azasi Manusia yang terkandung dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, terdapat hak-hak yang tidak boleh dikurangi sedikitpun oleh siapa saja dalam kondisi apa saja, juga oleh negara dan negara bertanggungjawab penuh akan hal itu. Hak hal yang demikian tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa saja dikarenakan hak hal yang demikian ialah pemberian oleh Maka. Malahan atas dasar itu Maka pula yang mempunyai wewenang akan hal hal yang demikian. Istilah mengenai hak hal yang demikian dalam istilah perbendaharaan bahasa undang-undang umum dan umum dikenal sebagai Non-derogable rights.

Non-derogable Rights hal yang demikian tertuang dalam Pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945 dan pertanggungjawaban negara tertuang dalam Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945 yang berbunyi: ”(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan undang-undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa malahan.” “(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, lebih-lebih pemerintah.”

Dalam hal proses hal yang demikian diaplikasikan instrumen undang-undang untuk mengaliri setiap-setiap yang dilaluinya sebagai amanat konstitusi dengan hukum perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I ayat 5 UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwasanya “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara undang-undang yang demokratis, maka proses hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam hukum perundang-undangan.” Mengenai seputar hukum perundang-undangan yang mengontrol seputar Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia sungguh-sungguh banyak sekali dengan segala tipe dan bentuknya. Seperti, TAP MPR No. XVII Tahun 1998 seputar Hak Azasi Manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 seputar Hak Azasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers, Hak dan Eksistensi, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 seputar Pengadilan Hak Azasi Manusia dan masih banyak lagi hukum perundang-undangan yang mengontrol seputar Hak Azasi Manusia (HAM).

Membikin banyaknya tipe hukum perundang-undangan sebagai pelaksana hukum HAM di Indonesia menampakkan sikap dan pandang negara (Dalam hal ini pemerintah) akan keseriusannya dalam rangka penuntasan amanat konstitusi. Etika kita berterimakasih pada yang maha kuasa yang maha esa menempatkan kita semua di negeri yang menjunjung tinggi dan memberikan jaminan yang tinggi untuk Hak Azasi manusia bagi setiap-setiap warga negaranya. Adapun dari adanya pelanggaran HAM di setiap-setiap rezim pemerintahan termasuk di rezim yang sekarang sedang berkuasa ialah pekerjaan rumah (tugas yang semestinya diatasi) bagi kita semua sebagai si kecil bangsa ibu pertiwi ini. Kebijakan pemerintah dalam hal melakukan penguasaan peribadatan secara kajian teoritis bisa dibagi menjadi dua bagian dalam menjalankan kebebasan beragama, yaitu dalam segi internal dan segi eksternal. Sebagaiaman dikutip dari tulisan Siti Musdah Mulia (2007) dalam “Hak Azasi Manusia dan kebebasan Beragama” dalam Sartini, dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia dalam pendekatan teoritis kajiannya yang berjudul “Penguasaan Kebebasan Beragama” dalam https://media.neliti.com/media/publications/79782- ID-tata krama-kebebasan-beragama.pdf didownload tanggal 22/04/2020. Penguasaan peribadatan bisa dilakukan dikarenakan dalam kebebasan beragama mengandung elemen kebebasan secara internal dan elemen kebebasan secara eksternal.

Kebebasana beragama secara internal (Freedom to be), Artinya bahwa setiap-setiap orang mempuyai kebebasan berdaya upaya, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menentukan agama atau kepercayaan atas alternatifnya sendiritermasuk untuk berpindah agama. Kemudian kebebasan beragama secara eksternal (Freedom to act), Artinya bahwa setiap-setiap orang memiliki kebebasan, baik secara individu atau berkelompok memanifestasikan agama atau keyakinannya di dalam pengajaran dan peribadahannya. Kebijakan pemerintah melakukan penguasaan peribadatan lebih kepada elemen kebebasan beragama secara eksternal tanpa menyentuh kebebasan beragama secara internal. Meski Non-derogable rights yang termuat dalam pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945 yang terwujud dalam kalimat “Hak beragama tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa saja” mengartikan bahwasanya dalam beragama tidak boleh ada paksaan, diskrimasi dan lain-lain. Maka penguasaan melakukan ibadah ialah hak yang bisa diorganisir dan diatur oleh pemerintah dikarenakan hal hal yang demikian kebebasan beragama secara eksternal sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Pemberlakukan kebijakan pemerintah untuk mengontrol peribadatan di rumah ibadah dikarenakan dampak yang disebabkan oleh virus corona bisa membahayakan dan merusak tidak hanya kesehatan akan melainkan juga kondisi negara dikarekanan warga negaranya secara kolektif dan massal mengalami sakit dan lebih parahnya kematian. Angka hal yang demikian akan berbanding terbalik dengan keberadaan rumah sakit acuan yang ada. Malahan yang Pertama, akan menyebabkan lonjakan pada rumah sakit dan rumah sakit kurang pun kelebihan dalam menangani dan menerima pasien, Kedua, adanya panic buying atau memborong makanan dan sebagainya untuk keperluan diri sendiri dengan secara tidak lantas menghabiskan porsi untuk banyak orang malahan lebih kepada segelintir orang yang mempunyai uang, Ketiga, dalam rangka untuk meminimalisir dan menekan penyebaran wabah virus corona di daerah atau wilayah yang tekonfirmasi adanya orang yang terkena positif virus corona, dan terakhir, kelaparan akan terjadi dimana-mana jikalau slot demo wild west gold saja program pemerintah tidak menyentuh setiap-setiap relung-relung daerah yang ada. Malahan dari itu menurut Siti Musdah Mulia (2007). Penguasaan terhadap kebebasan beragama didasarkan atas lima elemen yaitu: keselamatan masyarakat (public safety), ketertibat masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), etik dan budi pekerti masyarakat (morals public), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundamental rights and freedom of others).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *